JAKARTA,-
Kembali lagi dari aliansi Dewan Pimpinan Pusat Mahasiswa Berdialektika dengan Logika Sumatera Utara (DPP MADILOG SUMUT) turun ke jalan pada aksi unjuk rasa damai pada Jilid II di depan Kantor Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), mendesak KPK-RI segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, Kamis (19/11/2026).
Habibi Martua selaku koordinator aksi mengutarakan dan mempertanyakan keseriusan KPK-RI dalam menelusuri perkara yang telah berjalan lebih dari satu tahun tersebut.
Menurutnya, penyidikan tidak seharusnya terus berputar pada pejabat teknis dan pelaksana proyek, sementara pengambil keputusan di tingkat pemerintahan daerah belum dimintai klarifikasi.
Dilanjutkan “Ada sebuah pertanyaan besar di kepala masyarakat Sumatera Utara, sudah lebih dari satu tahun kasus korupsi pembangunan jalan Sumatera Utara berjalan, tetapi mengapa Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara belum juga dipanggil dan diperiksa? Mengapa KPK-RI seolah sibuk berputar-putar menyelidiki pihak-pihak di level bawah, sementara gubernurnya belum pernah diperiksa?” Pungkas Koordinator.
Ditambahkan, Menurut MADILOG SUMUT, pemeriksaan Bobby penting karena perkara ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan proyek, tetapi juga proses pergeseran anggaran sekitar Rp.165 Miliar untuk dua proyek jalan di Padang Lawas Utara yang awal mulanya tidak tercantum dalam APBD Murni Tahun 2025. Terlebih, dalam persidangan, Majelis Hakim Tipikor PN Medan pernah meminta menghadirkan Bobby untuk mengklarifikasi proses pengambilan keputusan terkait pergeseran anggaran dan sebagainya.
Diteruskan “Kalau persoalan anggaran dan kebijakan proyek berkaitan dengan kewenangan Gubernur, mengapa pengambil keputusan tidak diklarifikasi?" Terang koordinator.
MADILOG SUMUT menegaskan bahwa pemeriksaan Bobby bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah. Namun, KPK-RI harus berani menguji seluruh fakta persidangan dan menelusuri setiap mata rantai perkara tanpa membedakan jabatan maupun kekuasaan.
Ditambahkan, MADILOG SUMUT mendesak KPK-RI segera memanggil dan memeriksa Bobby Nasution, mengusut tuntas proses pergeseran anggaran, serta menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi kehilangan keberanian ketika harus menyentuh lingkaran kekuasaan. Kami akan terus mengawal perkara ini sampai seluruh fakta terungkap,” tutup Habibi. (r02)

0 Komentar