Jakarta, -
Lagi dan lagi aliansi Kongres Milenial Indonesia (KMI) dan Mahasiswa Berdialektika dengan Logika (Madilog) Sumatera Utara (Sumut) melakukan kegiatan aksi unjuk rasa (unras) damai pada Jilid II di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terkait dugaan pungli oknum pejabat di Kota Medan, Kamis,19 November 2026.
Koordinator aksi menyampaikan dalam orasinya bahwa Rico Waas merupakan Wali Kota Medan saat ini dan Daniel Abdi Sampe Aritonang sebagai pegawai ASN di dinas Perkim atau Kabid Perkim Cipkataru Kota Medan.
Syahrul Romadon Rambe, Koordinator Aksi unjuk rasa juga menyebutkan bahwa menurut mereka ini termasuk dugaan Mega korupsi di Dinas Perkim kurang lebih 600 Miliyar dan di pungli sekitar 120 Miliyar / tahunnya.
Diteruskan,dugaan pungli 120 Miliar dilakukan oleh oknum ASN kepada setiap pemenang tender di dinas Perkim Kota Medan diduga aliran tersebut sampai kepada pimpinan pejabat tertinggi di Kota Medan, Jelasnya.
Ditambahkan, Syahrul juga mengungkapkan menantang KPK-RI untuk singgah ke Kota Medan guna memeriksa Walikota Medan dan oknum pegawai negeri inisial DAS.
"Massabaksi mendesak KPK-RI agar secepatnya turun langsung ke Kota Medan guna memeriksa adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan terkait dugaan pungli terhadap proyek di Dinas Perkim Kota Medan, Tandasnya Syahrul.
Menurut koordinator Syahrul Romadon Rambe dalam orasinya bahwa kajian temuan dilapangan diduga inisial DAS melakukan pungli pada setiap proyek di Dinas Perkim Kota Medan.
"Diteruskan, Dugaan kuat kami bahwa Walikota Medan memerintahkan kepada DAS untuk menagih fee proyek 15 - 20 % setiap pengerjaan proyek di Perkim Kota Medan", Pungkasnya.
Aliansi KMI dan Madilog Sumut akan kembali menggelar aksi unjuk rasa yang ke tiga (JILID IIII) pada minggu depan dan aksi didepan kantor KPK-RI agar memanggil dan memeriksa Walikota Medan dan ASN inisial dan DAS.
Beberapa tuntutan aksi di antara lain :
1. PANGGIL DAN PERIKSA INISIAL DAS DAN A SEBAGAI EKSEKUTOR KUTIPAN FEE PROYEK RP.120 MILIYAR DARI DINAS PERKIM 600 MILIYAR / TAHUN
2. MENDESAK KPK-RI UNTUK MENETAPKAN DAS DAN A KABID PERKIM CIKATARU SEBAGAI TERSANGKA ATAS DUGAAN PUNGLI FEE PROYEK RP.120 MILIYAR / TAHUN.
3. PANGGIL DAN PERIKSA WALI KOTA MEDAN KARENA DIDUGA MENERIMA ALIRAN DANA FEE PROYEK KOTA MEDAN SERTA PEMBERI PERINTAH KEPADA INISIAL DAS DAN A.
4. MENDESAK KPK-RI UNTUK LANGSUNG TURUN KE KOTA MEDAN UNTUK MENGUSUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI FEE PROYEK KOTA MEDAN YANG SETIAP TAHUNNYA DILAKSANAKAN.(r02)

0 Komentar